PENTINGNYA PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM BENCANA

By admin • May 4th, 2011 • Category: artikel
Doc. Anarita Popon, Erupsi Merapi 2010

Doc. Anarita Popon, Erupsi Merapi 2010

Bencana alam datang silih berganti di negeri ini. Sejak tsunami 2004 di bumi Aceh, kemudian gempa bumi di Yogyakarta dan Jawa Tengah pada 2006, berlanjut gempa di Padang pada 2009, serta yang terbaru erupsi gunung Merapi di Yogyakarta yang turut pula menimpa empat kabupaten disekitarnya; Sleman, Magelang, Klaten dan Boyolali. Pada saat itu pula pemerintah selalu kelabakan menghadapi siklus alam yang sejatinya sudah bisa diprediksi sejak dini. Akan tetapi pemerintah selalu abai jika bencana alam belum terjadi. Hampir-hampir tidak pernah dipikirkan. Baru setelah sekian kali bencana beruntun menimpa warga, lantas dibuat peraturan dan badan yang mengurusi secara khusus bencana-bencana tersebut.

Adalah Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), badan yang dibentuk negara untuk secara serius menangani masalah bencana yang terjadi di negeri ini. Sebagaimana diketahui Indonesia adalah wilayah yang berada di jalur api bencana. Mulai dari pulau Sumatera, Jawa, NTB, NTT, hingga Papua adalah garis gempa, hanya Kalimantan saja yang luput dari gempa, demikian penjelasan dari BPPTK. Selain itu, bencana gunung meletus hampir menimpa seluruh pulau di negeri ini tanpa terkecuali, lagi-lagi Kalimantan adalah pulau yang relatif aman dari bencana gempa dan gunung meletus.

Pembentukan badan yang menangani bencana, serta peraturan pemerintah mengenai bencana adalah upaya dari negara untuk memberikan keamanan dan kenyamanan bagi warganya yang terdampak bencana alam. Akan tetapi karena tidak disiapkan dengan matang dan jauh-jauh hari, maka seringkali penanganan selalu kecolongan. Dari mulai masalah dana jatah hidup, kompensasi kerusakan, penggantian properti yang hilang (ex: ternak sapi misalnya), nyaris tidak ada yang beres. Masalah demi masalah yang tidak sedikit makin membuat warga terdampak bencana berada dalam situasi yang tidak aman dan nyaman.

Setelah dilakukan penelusuran secara mendalam, ternyata pangkal masalahnya berada pada minimnya data pilah tentang warga yang dimiliki pemerintah. Data pilah dimaksud adalah tentang komposisi jumlah perempuan dan laki-laki dewasa, jumlah anak perempuan dan laki-laki, jumlah difabel perempuan dan laki-laki, jumlah lansia perempuan dan laki-laki, jumlah ibu hamil, serta jumlah balita dan bayi perempuan dan laki-laki yang tersusun rapi pada setiap dusun, desa dan daerah yang terdampak bencana.

Hal ini terjadi pada penanganan erupsi Merapi, data-data tersebut tidak ditemukan. Sehingga ketika terjadi bencana, penanganannya pun menjadi asal membantu. Akan tetapi tidak terpikirkan tentang bagaimana kelompok-kelompok rentan; lansia, ibu hamil, perempuan dan anak, seharusnya diperlakukan. Kelompok-kelompok rentan ini harus dibedakan penanganannya dengan para penyintas lainnya, mengapa? Karena mereka berada dalam kondisi yang berbeda, dan harus dipahami dan ditangani dengan tepat, berikut dengan bantuan yang mesti disiapkan. Baik bantuan berupa pangan, non-pangan, kesehatan maupun bantuan lainnya.

Setiap orang pasti memulai kehidupan berawal dari anak, lahir dari seorang perempuan hamil, akan menjadi dewasa baru kemudian lansia. Sangat dimaklumi, jika kebutuhan ibu hamil, anak, balita maupun bayi, lansia mendapatkan prioritas lebih dari yang lain. Begitu pula perempuan, secara kesehatan sangat rentan karena ia mengalami menstruasi yang jika tidak diberi perhatian khusus maka kadang tidak terpikirkan.

Di sinilah pentingnya adanya data terpilah berdasar gender dimiliki oleh pemerintah yang sudah menjadi tugasnya melayani warganya. Identitas berdasar gender sangat penting diketahui bersama oleh seluruh pengambil kebijakan dari tingkat RT, RW, desa, kelurahan, kecamatan, kabupaten, provinsi hingga tingkat presiden, apalagi dalam situasi bencana. Identitas gender jika diketahui dengan baik oleh para pengambil kebijakan, maka akan meringankan tugasnya dalam menangani setiap kali terjadi bencana.

Hal ini memudahkan tidak hanya pada masa tanggap darurat, ketika kebutuhan-kebutuhan dasar makan, minum, sandang, serta logistik lainnya masih menjadi prirotas. Namun juga pada masa pemulihan awal, ketika sudah harus dipikirkan hunian sementara jika para penyintas kehilangan tempat tinggalnya, kemudian mata pencahariannya atau penghidupannya jika ladang atau tempat kerjanya juga terdampak, serta pendidikan, kesehatan, hal tersebut memudahkan cara kerja dalam penanganan bencana.

Selain itu terkait dengan hunian, adalah tentang air dan sanitasi, ini sangat penting diperhatikan karena air merupakan nafas kehidupan manusia, baik perempuan maupun laki-laki. Begitu pula dengan konstruksi bangunannya, apakah telah ramah pada kelompok difabel atau yang memiliki kebutuhan khusus, karena mereka juga manusia sebagaimana yang lainnya yang harus diperhatikan dan dipenuhi.

Dukungan penanganan bencana berbasis gender karena itu mutlak diperhatikan dan diberikan oleh para pengambil kebijakan. Begitu pula bagi para pegiat kemanusiaan, mesti mengindahkan perspektif gender dalam kerja-kerjanya. Perspektif gender akan sangat membantu dan memudahkan kerja-kerja kemanusiaan. Karena hanya dengan perspektif gender maka penanganan dalam tiap bencana itu akan memenuhi rasa keadilan secara proporsional, yang ini berarti tidak adanya tindakan diskriminatif pada kelompok manapun. Tindakan diskriminatif seringkali dialami oleh kelompok perempuan, anak dan difabel serta lansia karena mereka dianggap biasa. Padahal mereka adalah kelompok yang perlu mendapatkan perhatian ekstra, karena itu menjadi luar biasa.

Oleh karena itu, penanganan bencana berbasis gender sesungguhnya hal yang mudah jika ada kemauan politik bersama dari para pengambil kebijakan dan para pegiat kemanusiaan. Pengarusutamaan gender itu bukanlah sesuatu yang menakutkan, ia merupakan hal biasa, hanya saja perlu perhatian ekstra dan khusus. Pembiasaan itu perlu segera dilakukan sejak dini sehingga tidak menjadi sulit. Pengarusutamaan gender juga bukan sekadar konsep akademik, namun ia merupakan bagian kehidupan dan keseharian kita yang sudah semestinya menjadi perhatian bersama. Pengarusutamaan gender juga perlu dilatih secara terus-menerus, dan didengungkan oleh siapapun, terutama para pengelola negara, sehingga nantinya akan menjadi habitus. Habitus adalah sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan yang tanpa disadari oleh orang tersebut, ia akan berjalan dengan sendirinya dan menjadi ritme yang jika tidak dilakukan maka akan terasa ada hal yang kurang. Hal ini akan berimbas pada pembuatan kebijakan maupun dalam kerja-kerja kebencanaan yang akan bermanfaat bagi semua warga negara tanpa terkecuali.

Ketika menyaksikan bencana yang datang silih berganti, selain Negara – dengan mudah terlihat banyak lembaga, individu – yang tergerak untuk membantu dan berbuat bagi para penyintas. Akan tetapi sudahkah para pengelola negara alias pengambil kebijakan dan para pekerja kemanusiaan itu berperspektif gender dalam kerjanya? Penggunaan pengarusutamaan gender dengan kesadaran diri ini akan berdampak luas bagi kemanusiaan itu sendiri. Siapapun tidak akan rela jika saudara, teman, tetangga, ataupun orang yang memerlukan perhatian khusus dalam bencana justru diabaikan oleh pemerintah atau para pekerja kemanusiaan. Bekerja dengan kerangka berpikir gender imbasnya adalah untuk semua umat manusia tanpa pandang bulu. Wallahu a’lam bisshawab.

 

MOHAMMAD SUBKHI RIDHO

Koordinator GWG untuk Advokasi Masa Pemulihan Awal, Direktur LSIP, dan Pegiat Pengajian di Sewon-Bantul.

Copyright @ Gender Working group | genderworkinggroup_yogyakarta@yahoo.com | free site stat